KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari asosiasi pelaku pariwisata yang menggelar pawai keprihatinan. Pernyataan itu datang saat Nuryanto berbicara di
Fraksi
SUSUNAN FRAKSI DPRD KOTA BATAM Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Golkar Fraksi Gerindra Fraksi PKS Fraksi PAN Fraksi PKB
Website DPR RI
http://www.dpr.go.id/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas
Website BP Batam
https://bpbatam.go.id/ Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam, merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Website Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
https://kepriprov.go.id/ Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada
Website Pemerintah Kota Batam
https://batam.go.id/ Visi Misi Kota Batam VISI Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran
Ketua Bapemperda Sampaikan Usul Perubahan Peraturan DPRD Kota Batam
SEIRING terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan mengingat adanya ketentuan yang sudah tidak
Capt. Luther Jansen Resmi Jadi Anggota Dewan
CAPT. Luther Jansen,M.Mar,MM resmi diambil sumpah/janji Pengganti Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 menggantikan Almarhum Marlon Brando Siahaan, SH. Pengambilan
DPRD Kota Batam Gelar Senam Bersama Sempena HUT Ke-18
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke 18, yang di ikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Oganisasi Perangkat
DPRD Batam Laksanakan PP No. 12 Tahun 2018
SEIRING terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan mengingat adanya ketentuan yang sudah