Pansus DPRD Batam Rampungkan Finalisasi Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat finalisasi pembahasan, Jumat (21/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Fadhli, SH. Turut hadir sejumlah anggota Pansus, yakni Yefri dan Sony Christanto, SE., MM. Rapat tersebut juga diikuti tim hukum Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Bagian Hukum Setdako Batam serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Dalam agenda tersebut, Pansus bersama tim Pemerintah Kota Batam melakukan pembahasan akhir terhadap sejumlah materi Ranperda sekaligus penandatanganan dokumen finalisasi pembahasan. Penandatanganan ini menjadi bagian dari tahapan penyelesaian pembahasan Ranperda di tingkat Pansus sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, setelah seluruh rangkaian pembahasan di tingkat Pansus diselesaikan, pihaknya akan segera menyampaikan dan melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada pimpinan DPRD Kota Batam.

Ia berharap hasil pembahasan Ranperda tersebut dapat diagendakan untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD mendatang, sehingga proses pembentukan regulasi ini dapat berlanjut hingga tahap pengesahan.

“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.

Menurutnya, penyelesaian pembahasan ini merupakan hasil kerja bersama antara anggota Pansus dan perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan hukum, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Kota Batam.

Anwar menambahkan, keberadaan Perda ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas penegakan ketertiban umum, sekaligus memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai leading sector dalam implementasi Perda nantinya. Karena itu, substansi aturan diharapkan dapat menjadi pedoman yang operasional, terukur dan dapat diterapkan secara efektif dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta hak-hak masyarakat.

“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Dengan dituntaskannya pembahasan di tingkat Pansus dan ditandatanganinya finalisasi Ranperda, Anwar berharap tahapan selanjutnya dapat berjalan sesuai agenda DPRD Kota Batam. Pihaknya optimistis Ranperda tersebut dapat segera dibawa ke rapat paripurna untuk disampaikan dan diproses menuju pengesahan menjadi Peraturan Daerah.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terciptanya Kota Batam yang tertib, aman, tenteram dan memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat.(*)

Mungkin Anda juga menyukai