Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua terus mematangkan pembahasan regulasi tersebut. Sejumlah substansi dalam rancangan peraturan itu kembali didalami, terutama menyangkut rumusan dan kesesuaian ketentuan pada setiap pasal.

Senin (16/11/2026), Pansus menggelar rapat lanjutan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus SPi, didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda SE.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan redaksional maupun substansi pasal demi pasal. Selain itu, Pansus bersama tim pemerintah juga melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah ketentuan dalam Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya regulasi yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

Ketua Pansus Muhammad Yunus SPi mengatakan, pendalaman setiap pasal menjadi tahapan penting untuk memastikan Ranperda Penataan Kampung Tua memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita terus bahas pasal per pasal, baik redaksionalnya maupun substansinya. Selain itu juga sinkronisasi dengan sejumlah peraturan lainnya, terutama terkait pertanahan,” ungkap Yunus.

Menurutnya, persoalan Kampung Tua memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek, sehingga penyusunan regulasinya membutuhkan kecermatan. Terlebih, pengaturan mengenai penataan Kampung Tua tidak bisa dilepaskan dari persoalan administrasi, status dan kepastian hukum pertanahan. “Ini yang terus kita cermati bersama. Jangan sampai ada pasal yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita ingin setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Yunus menambahkan, Pansus ingin Ranperda tersebut nantinya mampu menjadi pedoman yang jelas dalam penataan Kampung Tua di Kota Batam. Karena itu, berbagai ketentuan harus dirumuskan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan regulasi yang lebih tinggi serta kondisi dan karakteristik Kampung Tua di Batam.

“Kita berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah penataan Kampung Tua. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat kampong tua harus menjadi perhatian dalam penyusunannya,” tegasnya.

Pansus bersama Tim Hukum Pemko Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda dapat disempurnakan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mewujudkan penataan Kampung Tua yang lebih tertib, terarah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Batam.(*)

Mungkin Anda juga menyukai