DPRD Kota Batam Laporkan Hasil Reses, Dorong Infrastruktur Pendidikan dan Soroti Soal Air Bersih Serta Lowongan Kerja untuk Warga Tempatan

BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna, Senin (31/8/2026), dengan tiga agenda utama, yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, laporan reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, serta penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto SE MM, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda SE. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Setelah menuntaskan agenda pertama, Budi Mardiyanto mengarahkan rapat memasuki agenda kedua, yakni penyampaian laporan hasil reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD,” ujar Budi.

Sesuai kesepakatan dengan pimpinan fraksi, laporan hasil reses disampaikan secara tertulis. Kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Partai NasDem yang diwakili juru bicara Arlon Verysto. Setelah menyampaikan pantun, Arlon menyerahkan laporan tertulis hasil reses kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Partai Gerindra Muhammad Rudi ST menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai menjadi perhatian penting pemerintah. Menurutnya, salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat melalui kepala sekolah adalah kebutuhan perangkat laptop untuk pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Hasil reses kami di antaranya bahwa sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi.

Beliau juga menyampaikan bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Endipat Wijaya telah membantu perbaikan terhadap 100 sekolah. Selain persoalan pendidikan, hasil reses juga menemukan kebutuhan laptop di Posyandu untuk mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP).

“Selain itu kami juga mendapati banyak kantor pemerintah yang memprihatinkan sehingga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Penyampaian laporan hasil reses kemudian dilanjutkan oleh fraksi-fraksi lainnya. Fraksi PDIP melalui juru bicara Jamson Silaban SH dan Fraksi Golkar melalui juru bicara Jimmy Siburian SH menyampaikan hasil reses dengan pantun.

Hal serupa dilakukan juru bicara Fraksi PKS Sulaiman. Dengan penuh semangat, beliau menegaskan komitmen fraksinya untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus menyampaikan hasil reses melalui pantun.

Ketua Fraksi PKB Drs H Surya Makmur Nasution MHum juga menyampaikan laporan dengan cara serupa. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN-Demokrat-PPP Safari Ramadhan menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Batam. Di antaranya persoalan banjir yang belum sepenuhnya terselesaikan serta kondisi infrastruktur pendidikan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Namun, persoalan air bersih dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi sorotan utama.

“Dan yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” tegas Safari.

Beliau juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya kesempatan masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Menurutnya, masih terdapat warga yang lahir dan mengenyam pendidikan di Batam tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan, beliau mengungkap adanya praktik percaloan dalam proses mendapatkan pekerjaan.

“Kami harap Pemerintah melalui Disnaker agar serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Keluhan terkait ketersediaan air bersih juga disampaikan Fraksi Hanura-PSI-PKN melalui juru bicara Ruslan Sinaga. Selain air bersih, fraksi tersebut menyoroti persoalan banjir serta penggunaan jasa subkontraktor oleh sejumlah perusahaan yang dinilai berdampak terhadap kesejahteraan pekerja.

“Kami harapkan semoga apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong. Juga soal banjir serta soal banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai,” kata Ruslan.

Menanggapi seluruh laporan yang disampaikan fraksi-fraksi, Budi Mardiyanto menegaskan hasil reses tersebut akan diteruskan pimpinan DPRD kepada Wali Kota Batam untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, hasil reses merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi masukan bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” ungkap Budi.

Usai seluruh fraksi menyampaikan laporan hasil reses, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.(*)