PKN kini telah berbadan hukum, setelah keluarnya surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM RI pada tanggal 7 Januari 2022, setelah melakukan proses pendaftaran dan verifikasi di Kementrian Hukum dan HAM RI. Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara mulai menyerahkan kelengkapan berkas untuk pengurusuan SK Kemenkumham & HAM pada 27 November 2021.

PKN telah membentuk 34 provinsi provinsi yang dinamakan dengan istilah Pimpinan Daerah (Pimda) dan 501 Kab/Kota yang disebut dengan istilah Pimpinan Cabang (Pimcab) dan per tanggal 2 Agustus 2022, PKN telah mendaftarkan partainya ke KPU untuk menjadi peserta pemilu 2024.

Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa partai ini dibentuk untuk memperjuangkan gagasan “penguatan wawasan nusantara dalam praktik pemerintahan”. PKN menjadi partai yang di bangun atas gotong royong dan kebersamaan atas kesamaan visi dari berbagai individu dengan berbagai latar belakang. Tidak hanya politisi, tetapi juga berbagai pakar yang kopeten di bidangnya.

Pada tahun 2023, Gede Pasek Suardika serahkan jabatan Ketum PKN ke Anas Urbaningrum. Di dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, PKN memutuskan tidak mendukung siapa pun dengan cenderung kerja buat pemilihan dewan-dewan perwakilan.

Pada tahap awal, PKN mendafatarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 dan berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai ini bertujuan untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat yang mengingnkan perubahan dalam dinamika politik nasional. PKN menekankan pentingnya nasionalisme, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, serta keterbukaan dalam pemerintahan. Dengan mengusung semangat kebangkitan nusantara, partai ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan politik.