BATAM – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, menghadiri secara langsung kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Hotel Harmoni One, Batam Center, Senin (25/8/2025). Acara ini resmi dibuka oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dengan dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam, para pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat. Selain itu hadir pula Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda SE.
Terkait sosialisasi ini, Aweng menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemko Batam yang menggelar sosialisasi terkait opsen pajak ini. Menurutnya, kegiatan sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami regulasi yang akan diberlakukan, sekaligus menghindari kesalahpahaman atau kejutan saat kebijakan mulai diterapkan.
“Sosialisasi ini langkah tepat untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mengerti tujuan dari kebijakan opsen pajak ini dan mendukung implementasinya. Optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan tentu sangat dibutuhkan untuk memperkuat PAD, yang nantinya digunakan untuk pembangunan,” ujar Aweng.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menegaskan bahwa peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor sangat krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Batam. Selain pembangunan jalan yang saat ini tengah gencar dilakukan Pemko Batam, optimalisasi PAD juga diperlukan untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir seperti perbaikan dan pembangunan drainase di sejumlah titik rawan genangan.
“Batam masih memiliki beberapa ruas jalan yang menjadi titik banjir. Dengan PAD yang lebih kuat, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menangani masalah-masalah ini secara lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya penguatan PAD untuk mendukung pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada dukungan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam mengelola potensi pendapatannya sendiri.
“Dalam Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya pada Maret 2025 lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Batam termasuk salah satu dari sembilan daerah dengan kemandirian fiskal paling kuat di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab kita untuk terus menjaga dan meningkatkan kemandirian tersebut,” ungkap Amsakar.
Menurutnya, sosialisasi ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa setiap pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran bersama. Pajak yang kita bayarkan bukanlah beban, melainkan investasi untuk kemajuan kota kita,” tegasnya.
Dalam laporan yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, disebutkan bahwa hingga saat ini realisasi penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB di Batam telah mencapai 74 persen dari target tahun berjalan. Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, Pemko Batam optimistis target penerimaan di akhir tahun dapat tercapai bahkan melebihi 100 persen.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat semakin solid dalam mewujudkan pembangunan Batam yang berkelanjutan. Optimalisasi PAD dari sektor perpajakan menjadi salah satu pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(*)