KETUA DPRD Batam, Nuryanto,SH,MH meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak merasionalisasi anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tepatnya, kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat Batam.
“Kami minta kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan pelayanan publik tak dipangkas,” ujar Nuryanto, kemarin, usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemko Batam.
Salah satunya, Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Anggaran pada kedua dinas tersebut adalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan pelayanan publik.
“Kami sarankan kegiatan yang tidak penting seperti seremonial yang outputnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, wajib dirasionalisasi,” tutur Nuryanto.
Begitu juga dengan peningkatan kemampuan ASN untuk dihilangin dulu, mengingat adanya defisit anggaran saat ini. Termasuk di dalamnya bimbingan teknis dan lain sebagainya.
“Kemarin saya sudah informasikan pada Pak Wan Darussalam (Kepala Bappeko Kota Batam-red). Tapi secara detail (apa saja yang dirasionalisasi) ia belum paparkan,” lanjut dia.
Malahan, kata Nuryanto, beliau yang meminta arahan agar dibahas di komisi II sekaligus bersama-sama mencari solusi defisit anggaran saat ini. DPRD sendiri, katanya, sudah beberapa kali mengingatkan agar pemko komitmen dan konsisten merencanakan apa yang sudah disepakati bersama. Sehingga hal ini berbanding lurus dengan sektor pendapatan daerah.
“Hanya saja kelemahan kita belum didukung sistem yang profesional sehingga meminimalisir kebocoran,” papar Nuryanto.
Pajak online saja ia mencontohkan, dari 1.000 wajib pajak yang ada di Batam baru terpasang pajak online di 60 titik.“Masih sangat jauh. Makanya dalam wujudkan pendapatan yang maksimal perlu didukung sistem yang terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho,SH menuturkan, sejak 2017 lalu, APBD kota Batam mengalami defisit. Hal ini sangat bresiko apabila pemko masih memaksakan untuk melakukan pembangunan infrastuktur.
“Otomatis tunda bayar 2019 sudah semakin besar. Jangan menambah lubang besar untuk menutupi tunda bayar tahun lalu. Waktu 2017 tunda bayar sekitar 70 miliar. Nah 2018 akan diperkirakan mencapai Rp 268 miliar,” kata Udin.
Selain menghentikan pelebaran jalan, pemko harus menghentikan Bansos hibah dan sembako murah. Diakuinya memang masyarakat butuh apa yang diberikan Pemko, tetapi kenyataannya mereka lebih butuh lapangan kerja.
Dengan dibangunnya jalan-jalan ini akhirnya ekonomi mikro mati. Sudahlah lapangan kerja susah, ingin jualan juga terganggu,” sesalnya.
Bukan hanya pedagang, Udin yakin PAD retribusi parkirpun pasti terganggu.
Ia meminta Pemko Batam bisa mengonlinekan semua pajak hotel dan restoran dan sekaligus memaksimalkan retribusi reklamasi.“Kemana retribusi ini, kenapa tidak kita maksimalkan,” tegas Udin.